MEDIACOGOIPA.ONLINE – Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Wilayah Maluku Utara menggelar diskusi publik online bertajuk:
“Industrialisasi Pertambangan di Maluku Utara: Apakah Berdampak pada Kesejahteraan Buruh?”
Diskusi yang diselenggarakan via Zoom pada Sabtu, 25 Februari 2025, pukul 19.30–22.30 WIB ini menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan buruh, pemerintah daerah, dan lembaga advokasi.
Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk buruh, aktivis, dan masyarakat umum.
Diskusi dipandu oleh moderator Muhammad Kasir Hadi dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi buruh di sektor pertambangan, khususnya di Maluku Utara.
Hartati Balasteng, Dewan Pengurus Nasional FSBPI, sebagai pemateri pertama, menyoroti berbagai masalah yang dialami buruh di perusahaan tambang seperti PT. IWIP, PT. Harita, dan PT. NHM.
“Banyak problem buruh di Maluku Utara, khususnya di perusahaan tambang. Mulai dari pembayaran upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral, PHK sepihak, kecelakaan kerja, hingga masalah buruh perempuan,” ujarnya.
Munadi Kilkoda, Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, menambahkan bahwa persoalan di wilayah lingkar tambang sangat kompleks.
“Kami di DPRD Halmahera Tengah telah melakukan berbagai langkah pengawasan terkait masalah kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, dan lainnya. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wishnu Utomo, Direktur Advokasi Tambang CELIOS, mengkritik hilirisasi dan proyek strategis nasional yang dinilai belum memberikan dampak positif bagi buruh dan masyarakat.
“Hilirisasi justru melahirkan berbagai problem. Daerah-daerah yang menjadi proyek strategis nasional justru mengalami ketimpangan masif, mulai dari upah, pengelolaan lingkungan, hingga kesehatan,” paparnya.
Marwan Polisiri, Kadisnaker Provinsi Maluku Utara, yang seharusnya hadir sebagai pemateri, berhalangan karena agenda lain yang bertepatan dengan waktu diskusi.
Diskusi semakin hidup dengan berbagai respon dari peserta. Sejumlah pertanyaan dan tanggapan mengemuka, termasuk mengenai rencana pemerintah daerah dalam menyusun road map untuk mengatasi persoalan buruh di sektor pertambangan.
Seorang buruh yang hadir juga menyampaikan pengalamannya bekerja di perusahaan tambang dan meminta solusi konkret dari pemerintah dan FSBPI.
Meski waktu diskusi terbatas, moderator Muhammad Kasir Hadi menyatakan bahwa FSBPI akan mengadakan diskusi serupa setiap bulan.
“Diskusi ini akan menjadi agenda rutin untuk terus mendorong perbaikan kesejahteraan buruh di Maluku Utara,” ujarnya.
FSBPI sendiri merupakan organisasi buruh yang telah resmi berdiri di Maluku Utara. Organisasi ini memiliki basis di sektor buruh luar perusahaan di Kota Ternate dan Kota Tidore, serta di sektor pertambangan, khususnya di kawasan IWIP Halmahera Tengah.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan mendorong industrialisasi pertambangan yang berkeadilan di Maluku Utara. (*)
Tags:
BERITA