MEDIACOGOIPA.ONLINE – Pemuda Maffa dan Kebun Raja menggelar Dialog Publik dengan tema “Dampak Sawit terhadap Ruang Hidup Masyarakat Maffa-Kebun Raja” pada Sabtu malam, 9 Februari 2025. Acara yang dimulai pukul 23.00 WIT ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta.
Peserta diskusi yang hadir termasuk perwakilan masyarakat, pemuda, dan pemerintah kecamatan. Dialog dipandu oleh Mizi dengan tiga pembicara yang diundang, namun hanya satu orang yang hadir, yaitu Taufik Hidayat.
Dalam pemaparannya, Taufik Hidayat menyoroti luas perkebunan sawit di Gane, Halmahera Selatan, yang mencapai 8.444 hektar berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 71/HGU/KEM-ATR/BPN/2016. Perkebunan sawit ini dikelola oleh PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), anak perusahaan Korindo Sawit, yang mendapatkan izin lokasi dari Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai membuka lahan pada tahun 2012.
Ia juga mengkritik ketidakpatuhan PT GMM terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 17 Ayat (2), yang mewajibkan perusahaan perkebunan berbadan hukum untuk menyediakan 20% dari total lahan mereka sebagai lahan plasma bagi petani.
Dengan luas lahan 8.444 hektar, PT GMM seharusnya menyediakan 1.688 hektar untuk petani plasma. Namun, hingga tahun 2025, perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban ini. Alih-alih memberikan lahan plasma dari lahan inti, PT GMM justru mencari lahan baru untuk dijadikan plasma, yang dinilai sebagai upaya untuk menghindari kewajiban hukum.
“Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Namun, yang terjadi justru pemerintah kabupaten dan desa mengadakan pertemuan dengan perusahaan untuk sosialisasi rencana Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FKPM) pada 22 Juli 2024,” tegas Taufik
Ia juga menegaskan bahwa rencana pembukaan lahan baru oleh PT GMM adalah bentuk oligarki yang melakukan ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja secara tidak adil.
“Ini adalah penghinaan dan pengkhianatan terhadap petani dan masyarakat adat setempat,” tambahnya.
Taufik memperingatkan bahwa jika masalah ini dibiarkan, dampak lingkungan, sosial, dan hilangnya kearifan lokal akan semakin parah di masa depan. Ia menyerukan agar masyarakat diberikan pemahaman yang memadai tentang dampak-dampak tersebut serta logika perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang.
Jais Ishak, Camat Kecamatan Gane Timur Induk, menyampaikan apresiasinya terhadap dialog ini sebagai bentuk kepedulian.
“Saya sudah mendengar isu tentang sawit, namun sejauh ini belum ada surat izin atau konfirmasi di pemerintah kecamatan. Bagi saya, ini semua tergantung masyarakat. Jika hal itu mensejahterakan, sah-sah saja. Kita perlu merembuk kembali untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.
Sementara itu, Bapak Damhar Hadi, pegawai kantor camat, mengusulkan pembentukan.
"Asosiasi Petani Kelapa Dalam” untuk mengembangkan kelapa dalam sebagai alternatif menghadang ekspansi sawit. “Kelapa dalam adalah warisan tetuah yang perlu dijaga. Sawit dengan segala problemanya lebih banyak dampak negatifnya,” tegasnya.
Forum semakin ramai dengan berbagai argumen yang disampaikan oleh mahasiswa, masyarakat, dan perwakilan pemerintah.
Namun, karena waktu yang terbatas, Mizi selaku pemandu acara menutup diskusi dengan penegasan bahwa agenda menolak sawit tidak berhenti di dialog ini.
“Akan ada agenda-agenda politik selanjutnya, salah satunya pembentukan asosiasi petani dan konsolidasi,” ujarnya.
Dialog ini menjadi langkah awal bagi masyarakat Maffa-Kebun Raja untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan ekspansi sawit yang dinilai merugikan.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi izin-izin perkebunan sawit dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. (*)
Reporter: Muhammad Kasir Hadi