MEDIACOGOIPA.ONLINE- Jumat 20 Desember 2024, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) merilis laporan catatan akhir tahun.
Dalam laporan tersebut JATAM menfokus kajian dengan tema " Bencana Ekstrativisme Yang Terorganisir di Maluku Utara". Sangat menarik karena menghubungkan antara oligarki tambang dan elit politik yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kajian di bab lima (V) dengan sub tema " Proyeksi Bencana Akibat Politik Elektoral Maluku Utara 2025". JATAM membongkar, para kandidat yang menang dalam pertarungan Pilkada. Mempunyai keterhubungan langsung dengan para oligarki tambang.
Baca Juga: Pameran Lukisan Yos Suprapto Dibatalkan: Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berekspresi
Berikut ini isi kajian JATAM mengenai "Proyeksi Bencana Akibat Politik Elektoral Maluku Utara 2025":
Gelanggang politik elektoral di Maluku Utara dalam merebut tampuk kekuasaan Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti oleh empat pasangan calon. Dari seluruh pasangan calon, tidak ada kandidat independen, yang artinya semua diusung melalui koalisi partai politik.
Pada Minggu 08 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum( KPU) Maluku Utara resmi menetapkan pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai pemenang dalamp emilihan serentak 27 November 2024. Pasangan nomor urut empat itu memperoleh 359.416 suara atau 51.68p ersen, mengungguli tiga pesaingnya.
Terpilihnya Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025 - 2030 yang didukung oleh Partai Nasdem, PPP, Demokrat, PKB, PAN,Gelora, Buruh, dan PSI, sesungguhnya membawa angin segar bagi kekuasaan Prabowo. Meskipun pasangan ini tak diusung Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto, tapi delapan partai pengarak itu berada dalam afiliasi politik KIM Plus, yang saat ini sebagian dari elitnya menjadi pembantu Prabowo.
Sebaris dengan iklim politik elektoral nasional, maka perjalanan kekuasaan politik Sherly dalam memimpin Maluku Utara, ditengarai akan bekerja dan melayani agenda pusat. Salah satu agenda prioritas pusat, yaitu melanjutkan hilirisasi nikel. Nikel masih menjadi komoditas primadona yang terus digenjot pemerintah, dan pelaksanaan program tersebut sudah aktif di Maluku Utara. Dengan demikian, program prioritas pemulihan lingkungan yang telah disampaikan Sherly, justru menjadi pepesan kosong.
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, PJ Gubernur Gelar Sidak Stok Pangan
Sherly, dalam debat kedua pada Selasa 19 November 2024 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), menekankan pentingnya menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas dalam kepemimpinannya jika terpilih. Ia lalu menyoroti sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Weda, Halmahera Tengah dan Teluk Buli, Halmahera Timur sebagai akibat dari dampak aktivitas tambang nikel disertai pengelolaannya.
Apa yang dikatakan Sherly memang benar, bahwa potret krisis sosial-ekologis terhadap kedua teluk itu dipicu oleh tambang serta industri nikel. Mulai dari hilangnya tutupan hutan, banjir, sungai, laut, hingga udara tercemar, warga kehilangan ruang produksi, serta krisis kesehatan. Bahkan ikut mereduksi tatanan sosial hingga ancaman kelangsungan hidup bagi anak dan cucu di masa mendatang. Tapi perlu diketahui, bahwa dalang dari setumpuk krisis itu berkelindan erat dengan program hilirisasi nikel yang berlanjut. Tidak menutup kemungkinan, krisis ini terus meluas menggerogoti tubuh kepulauan Maluku Utara.
Selanjutnya, pernyataan Sherly yang mengatakan “kami tidak hanya berbicara, tetapi juga akan bertindak dengan langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan Maluku Utara” patut diragukan sekaligus tak bisa dipegang. Mengingat, selain partai pengusungnya menjadi suksesi kekuasaan Prabowo dan Gibran, ia juga sebenarnya adalah salah satu aktor yang berkepentingan langsung dengan sektor pertambangan serta industri ekstraktif di Maluku Utara.
Konteks politik serupa juga disinyalir terjadi di level kabupaten yang juga akan seirama dengan kepentingan pusat. Pada tiga wilayah yang menjadi arena padat industri tambang nikel pun juga dililit krisis lingkungan, dimenangkan oleh kandidat yang partainya tergabung dalam afiliasi KIM. Seperti di Halmahera Tengah suara terbanyak diraih oleh Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil dengan partai pengusung Golkar, Gerindra, Hanura, dan PBB.
Sementara di Halmahera Timur dimenangkan oleh Ubaid Yakub dan Anjas Taher yang diusung oleh Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, NasDem, PKS, PBB, PPP, PKN, dan Garuda. Sedangkan Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan Hanura keluar sebagai pemenang.(*)
.png)
0 Komentar