Rakyat Berenang Pemda Bersenang-senang

 

Desa Wairoro Indah

Oleh: Asia Mahera

Tahun 2024 menjadi tahun penuh duka bagi masyarakat di Kecamatan Weda Tengah-Kota Weda dan Weda Selatan. Banjir besar yang melanda kawasan ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari segi materiil maupun imateriil. Namun, di balik penderitaan rakyat, tampaknya ada ironi yang mencolok: Pemerintah Daerah Halmahera Tengah seakan lebih sibuk dengan kegiatan yang jauh dari fokus penanganan banjir, pemda lebih asyik bolak-balik ke Jakarta.

Banjir yang terjadi pada tahun 2024 di Weda Tengah-Kota Weda dan Weda Selatan bukanlah kali pertama bencana ini menimpa wilayah Halmahera Tengah. Pada tahun 2023, Kecamatan Weda Timur dan Weda Utara juga mengalami bencana serupa.

Banjir di Kecamatan Weda Tengah

Melihat kondisi yang terjadi berulang kali ini, perhatian kita tertuju pada pemerintah daerah yang seharusnya berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Sayangnya, apa yang terlihat adalah ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah banjir.

Pemerintah daerah lebih banyak menghabiskan waktu dan sumber daya untuk kegiatan ke Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya prioritas yang salah dalam penentuan agenda pemerintah, di mana kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru diabaikan.

Baca:Sutopo Abdullah Tokoh Weda Selatan : Pj Bupati Halteng Segera Pulang Untuk Tangani Banjir

Pj Bupati Halmahera Tengah juga tidak luput dari sorotan. Alih-alih fokus pada penanganan masalah banjir yang mendesak, Pj Bupati lebih sibuk mengejar rekomendasi partai untuk pencalonan dirinya sebagai Bupati Halteng. Ada dugaan kuat bahwa ia menggunakan kekuasaannya untuk bermain politik, mengabaikan tanggung jawabnya kepada rakyat yang menderita akibat banjir.

Banjir di Desa Lokulamo

Dalam pendekatan ekonomi politik, kita melihat bahwa alokasi sumber daya dan prioritas kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Ketidakseriusan pemerintah daerah dan Pj Bupati dalam menangani banjir menunjukkan adanya ketidakberesan dalam alokasi sumber daya dan kebijakan yang diambil. Seharusnya, pemerintah daerah mengarahkan sumber daya untuk membangun infrastruktur yang dapat mencegah banjir, seperti pembangunan tanggul, perbaikan drainase, dan reboisasi daerah aliran sungai.

Baca:Banjir Kembali Melanda Weda Tengah, Warga Kritik Anggota DPRD yang Asik Karaoke

Selain itu, perhatian pemerintah juga harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Edukasi dan pelatihan tentang mitigasi bencana serta penyediaan sarana evakuasi yang memadai sangat penting untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.

Ironi "Rakyat Berenang, Pemda Halteng Bersenang-senang" menggambarkan betapa jauhnya jarak antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah daerah. Banjir tahun 2024 di Weda Tengah-Kota Weda dan Weda Selatan, serta banjir tahun 2023 di Weda Timur dan Weda Utara, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengubah prioritas kebijakan dan fokus pada upaya mitigasi bencana. Hanya dengan demikian, rakyat Halmahera Tengah dapat terhindar dari malapetaka yang sama di masa depan.(*)