MEDIACOGOIPA.ONLINE - Warga Halmahera Tengah semakin resah dengan meningkatnya penyebaran HIV/AIDS dan maraknya kasus human trafficking yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK). Merespon situasi ini, lembaga Pnu Were mengambil tindakan serius dengan melakukan monitoring di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS serta aktivitas human trafficking. (Weda, 16 Juli 2024).
Menurut data terbaru, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut, disertai laporan meningkatnya aktivitas ilegal. Sebagai langkah awal, Pnu Were akan melakukan pemantauan intensif di penginapan, kos-kosan, dan kafe-kafe. Selain itu, edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS akan segera dilaksanakan.
"Penting bagi kita semua untuk waspada dan melakukan tindakan preventif. Kami akan melakukan pemantauan ketat di berbagai tempat yang berpotensi menjadi titik penyebaran HIV/AIDS dan aktivitas ilegal," kata perwakilan Pnu Were.
Pnu Were juga meminta Pemerintah Daerah Halmahera Tengah untuk segera mengambil tindakan konkret, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Berikut adalah tuntutan Pnu Were:
1. Pemantauan dan Edukasi:Pemerintah daerah harus segera melakukan pemantauan ketat di tempat-tempat potensial penyebaran HIV/AIDS dan aktivitas human trafficking, serta mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
2. Penangkapan Pelaku Penyelundupan Human Trafficking (PSK):Pihak berwenang harus segera menangkap dan menghukum para pelaku human trafficking yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
3. Penyediaan Layanan Tes HIV Gratis Pemerintah harus menyediakan layanan tes HIV gratis untuk seluruh masyarakat sebagai langkah preventif dan penanggulangan dini.
4. Kampanye Pencegahan yang Menyeluruh: Kampanye pencegahan HIV/AIDS dan human trafficking harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
5. Kolaborasi dengan Lembaga dan Masyarakat: Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga seperti Pnu Were, dan masyarakat untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS serta memberantas aktivitas human trafficking.
6. Tindakan Tegas untuk Kos-Kosan, Penginapan, dan Kafe: Kos-kosan, penginapan, dan kafe tidak boleh mempekerjakan atau menyediakan tempat bagi PSK. Jika ditemukan pelanggaran, aparat harus segera mengamankan dan menindak tegas pemilik serta pengelola tempat tersebut.
7. Peraturan Bupati (Perbup): Pemerintah daerah harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Halmahera Tengah.
Ketua Pnu Were, Saifullah M Yamin, menegaskan pentingnya tindakan terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangan HIV/AIDS dan pemberantasan human trafficking. "Ini bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi juga tanggung jawab bersama," tegasnya. (*)
.png){kind=avatar}
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.