MEDIACOGOIPA. ONLINE - Masri Anwar, seorang pegiat lingkungan hidup, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah daerah Halmahera Tengah dan Provinsi terkait kondisi Sungai Sagea yang berubah warna menjadi coklat. Menurutnya, dalih yang diberikan oleh pihak pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengenai ambang batas lingkungan sudah tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat.(19/07/2024)
"Pemerintah daerah Halmahera Tengah dan Provinsi, terutama DLH, cukup sudah dalil belum sampai pada ambang batas lingkungan. Pemantauan serta investigasi yang kalian lakukan di lokasi industri pertambangan IWIP tidak berguna dan tidak ada artinya bagi masyarakat lingkar tambang, khususnya Sungai Sagea," tegas Masri Anwar.
Masri menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya menjadi "surga telinga" bagi warga Desa Sagea. Menurutnya, tindakan tersebut seolah-olah menunjukkan kepedulian dan empati terhadap kerusakan Sungai Sagea, tetapi pada kenyataannya, pencemaran Sungai Boki Maruru tidak terselesaikan sampai saat ini.
"Pemerintah daerah Halmahera Tengah harus bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran Sungai Boki Maruru. Saya sebagai warga Desa Sagea ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya Desa Sagea Kiya, jangan terlalu percaya dengan kebijakan pemerintah daerah yang menyatakan telah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi. Kita sebagai masyarakat lingkar tambang harus cerdas dan kritis. Jangan selalu dijadikan tumbal dan penunggang kuda kekuasaan mereka," ujar Masri.
Masri juga menyatakan bahwa pemerintah adalah pembohong terbesar karena mereka memiliki segala fasilitas dan instrumen, seperti penegak hukum, intelejen, TNI Polri, dan pakar hukum. Namun, satu hal yang tidak dimiliki oleh pemerintahan adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk sadar dan bersama-sama melakukan penghakiman terhadap mereka yang telah merusak lingkungan hidup.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.