1 Tahun Lebih IMS Pimpin Halteng: Begini Pandangan Aktivis Gerakan Rakyat

MEDIACOGOIPA.ONLINE HALTENG- Satu tahun lebih menjabat sebagai PJ Bupati Halmahera Tengah. Ikram Malan Sangaji kini menjadi perbincangan publik. Pasalnya program-program yang terapkan dianggap menjadi anti tesa dari pemerintahan sebelumnya.

Respon muncul dari kalangan gerakan rakyat di Halmahera Tengah, terutama dari aktivis buruh, lingkungan, kaum muda dan petani. (26/05/2023)

Firmansyah Usman aktivis petani, yang saat sedang membangun organisasi kaum tani di Halmahera Tengah, menjelaskan ketika diwawancarai "kebijakan pemerintah Halteng dalam kepemimpinan Ikram Malan Sangaji terlihat begitu populis. Ikram sendiri sebenarnya seorang yang populisme. Dalam berbagai studi kepemimpinan populis memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik. Itu sebabnya kepemimpinan Ikram Malan Sangaji dalam pemerintahan Halteng sangat berbeda jauh dengan pemerintah sebelumnya. Selain itu, Ikram begitu dekat dengan rakyat hal ini untuk menciptakan komunikasi politik yang aktif dan membangun personal branding."

Lanjut pria sapaan Fir menambahkan "namun hal yang paling penting dicatat, pendapatan Maluku Utara tertinggi di dunia adalah hasil dari kerja buruh tambang di Halteng. Seharusnya kebijakan Ikram Malan Sangaji juga bisa menyentuh mereka. Kenaikan harga bahan pokok, kosan yang mahal, pendidikan dan kesehatan anak dan keluarga buru tambang juga harus menjadi prioritas. Karena mereka yang membangun perekonomian Halteng."

 

Turyda aktivis lingkungan Halmahera Tengah, kepada mediacoipa.online menuturkan “Hari ini moral politik masyarakat halteng di belah oleh kepentingan pemerintah/negara. pemerintah Halteng menciptakan ketergantungan yang cukup signifikan saat ini. memberi peran politik dan membuka akses ruang publik. definisi politik hari ini adalah keuntungan pribadi. kita bisa review pememilihan legislatif kemarin. praktisnya moral politik masyarakat halteng mengalami dekaden seiring dengan ekonominya. efeknya hari ini. pengkultusan kepada pemerintah adalah wajar bagi warganya. fetisisme ke masing-masing figur seolah-olah dewa yg agung.” 

Egas aktivis buruh Halmahera Tengah, ia mengungkapkan keresehanya terkait dengan problem buruh “pemerintah hanya menikmati hasil kerja buruh tanpa melihat kondisi rill yg terjadi d sektor buruh, semisal soal K3, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan, serta sektor upah. Tiga perusahan penyedia tenaga kerja yang di kontrakan ke PT. Huafei Nikel Cobal yaitu PT. Indosino Sukses Bersama (PT. ISB) PT. Daya Nusantara Abadi (PT. DNA) PT. Karang wangkar persada (PT. KWP) ketiga PT ini tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan bagi karyawannya belum lagi sistem kontrak yang hanya 6 - 8 bulan dan pengambilan cutinya di akhir kontrak. Tambah lagi soal upah dimana lemburan dia atas dua jam dipotong satu jam dan upah pokok, tunjangan pkwt, tunjangan hari raya serta tunjangan kerajinan dan keahlian. Semua itu berdasarkan pada harian masuk dan upah harian masuk ini berfarian berdasarkan posisi / jabatan mulai dari 150 - 220 ribu/ hari. Wajibnya pemerintah harus mendatangi atau menyurat ke pihak perusahan untuk mengkaji kembali persoalan ini. Kalau tidak buruh yang berada d PT penyedia tenaga kerja tak sampai pada apa yg di maksudkan dengan kelayakan hidup.”

Ali aktivis kaum muda kelas pekerja Halmahera Tengah, saat berbincang-bincang ia sampaikan “ Model kepemimpinan populis kanan PJ Bupati Halmahera Tengah, ini harus dilihat secara kritis. Agar kita tidak terjebak pada puja-puji. Secara positif program-program yang dijalankan Ikram Malan Sangaji, sebagai PJ Bupati memang secara kasat mata menyentuh masyarakat. Tapi kalau dibedah secara kritis ada hal yang tidak disentuh, misalnya persoalan buruh yang setiap hari mengalami kecelakaan kerja, upah yang belum memenuhi kesejahteraan, kemudian soal pengrusakan lingkungan akibat masifnya industri ekstraaktif, masalah akses refom bagi kaum tani di pedesaan, dan persoalan akar rumput lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dll” (*)